Gjb311rikih's Blog

Just another WordPress.com weblog

Soladaritas Kemanusiaan untuk gempa Padang Sumatra Barat

Rabu, 30 September 2009 | 20:03 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang wilayah Sumatera Barat, Rabu (30/9) pukul 17.16 WIB, dirasakan warga yang berada di Sumatera Utara, Aceh, hingga Kuala Lumpur, Malaysia.

Di Medan warga berhamburan menyelamatkan diri ke luar Gedung Sun Plaza saat gempa mengguncang. Sementara di Malaysia hal serupa juga terjadi dan pascagempa petugas pemadam kebakaran berkeliling memonitor kota Kuala Lumpur(rkh)

http://regional.kompas.com/read/xml/2009/09/30/20033875/berita.foto.kepanikan.saat.gempa.sumbar
Createad By rikih(2007-53-003)

http://lupiz-rikihjournalism.blogspot.com

Iklan

Desember 10, 2009 Posted by | sosial | Tinggalkan komentar

Pembatasan Siaran Luar Negeri Akan Timbulkan Retaliasi

Jakarta, Kompas – Pembatasan terhadap substansi siaran luar negeri tertentu, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, terlalu berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan semangat keterbukaan dan demokratisasi yang didengung-dengungkan di Indonesia. Pembatasan itu akan menimbulkan retaliasi (retaliate) oleh negara-negara yang terkena ketentuan baru tersebut. “Ketentuan seperti itu akan menimbulkan aksi reciprocal (timbal balik-Red) dari luar negeri terhadap Indonesia, seperti ketika pada zaman Orde Baru saat Menteri Penerangan Harmoko melarang iklan luar negeri yang dibalas dengan ancaman penghentian impor produk garmen dan sepatu dari Indonesia,” kata Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) Leo Batubara di Jakarta, Senin (2/9), menanggapi usulan terbaru Tim Perumus RUU Penyiaran yang melarang lembaga penyiaran melakukan relai siaran dari lembaga penyiaran luar negeri, kecuali untuk siaran olahraga. (Kompas, 2/9) Pandangan serupa juga dikemukakan praktisi penyiaran Santoso yang dihubungi secara terpisah, kemarin. Menurut dia, RUU Penyiaran tidak perlu melakukan pembatasan terhadap format maupun durasi siaran dari luar negeri, tetapi sebaiknya menyerahkan saja pengaturannya pada lembaga penyiaran bersangkutan. Dalam situasi sekarang, kata Santoso, pertukaran materi siaran antar-di dalam dan luar negeri merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dihalang-halangi. “Lembaga penyiaran televisi atau radio memiliki kapasitas untuk melakukan pembatasan. Pembatasan itu hanya didasari kekhawatiran-kekhawatiran bahwa siaran dari asing membawa misi tertentu,” kata Santoso. Frekuensi publik Dalam pembahasan Tim Perumus RUU Penyiaran, 29-30 Agustus 2002 lalu, pada Bagian Ketiga tentang Relai dan Siaran Bersama antara lain juga mengatur soal relai siaran luar negeri. Pasal 27 Ayat (2) berbunyi, Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dibatasi. Ayat (3) berbunyi, Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlahnya dibatasi. Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan, yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap… adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang berpenampilan tidak pantas dan acara-acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis. Ketua Tim Kecil RUU Penyiaran Amin Said Husni (Fraksi Kebangkitan Bangsa) mengatakan, yang dilarang dalam Pasal 27 itu adalah relai untuk acara tetap, yaitu acara siaran luar negeri yang disiarkan secara rutin oleh lembaga penyiaran di Indonesia. Dengan ketentuan itu diharapkan dapat dihindari adanya televisi yang hanya merelai siaran luar negeri, sekaligus untuk merangsang televisi lokal membuat siaran sendiri. “Kita tidak ingin radio dan televisi kita hanya menjadi kios lembaga penyiaran asing. Kalau soal berita, kan, radio dan televisi lokal juga sudah menyiarkan berita luar negeri,” kata Amin, yang juga Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyiaran. Anggota Tim Perumus RUU Penyiaran dari Fraksi Reformasi Djoko Susilo mengakui Tim Perumus memang merancang pelarangan relai siaran luar negeri, terutama untuk siaran warta berita, siaran musik yang tidak pantas, dan siaran

olahraga yang sadis. Dengan demikian, siaran Voice of America (VoA) yang direlai Indosiar, atau BBC oleh radio El Shinta, dan TV Global yang seluruh acaranya merelai MTV, nantinya akan dilarang. “Prinsipnya, semua jaringan radio dan televisi yang menggunakan alokasi frekuensi dari pemerintah tidak boleh merelai siaran asing. Selama ini lembaga penyiaran luar negeri itu menggunakan frekuensi publik Indonesia yang sangat terbatas. Maka, merupakan kemubaziran apabila siaran itu hanya merelai siaran asing,” kata Djoko. Otoriter Leo Batubara menilai, aneh jika siaran warta berita luar negeri dilarang direlai di Indonesia karena berarti membatasi keterbukaan informasi. “Siaran berita luar negeri itu justru akan memperkaya wawasan kita. Seharusnya yang dibatasi itu cukup durasinya, tidak sampai ke substansi seperti itu,” katanya. Sebetulnya, lanjut Batubara, selain soal pembatasan relai, ada sejumlah pasal yang bersifat “otoriter”, seperti soal sensor terhadap film dan iklan pada Pasal 37. “Seharusnya yang melakukan sensor itu media yang bersangkutan dan jika melanggar dihukum menurut ketentuan hukum yang ada,” katanya. RUU Penyiaran juga diperkenalkannya penyidik di bidang penyiaran, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Salah satu wewenang PPNS adalah menghentikan sementara penggunaan alat dan/atau perangkat penyiaran. “Itu sama saja dengan beredel, karena berarti pemerintah mengintervensi penyiaran dengan menempatkan ‘mata-mata’ untuk meneliti apakah lembaga penyiaran itu menyimpang atau tidak,” ujar Batubara. Bagi Santoso, relai siaran-siaran berita dari luar negeri justru memberikan pembelajaran kepada praktisi penyiaran di dalam negeri dan akan menyediakan keragaman informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh alternatif informasi, memperoleh perspektif pemberitaan yang berbeda, dan dapat menangkap beraneka ragam program siaran. Direktur Eksekutif Kantor Berita Radio 68H ini menambahkan, lembaga penyiaran di Indonesia sebetulnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjual program-program siaran ke lembaga penyiaran di luar negeri. “Kami sudah mulai mengirimkan program-program siaran berita ke Malaysia dan Australia,” kata Santoso. Terkait dengan masalah ini, gugatan juga datang dari Pengurus Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). General Manager Radio MS Tri Candi Perkasa Sinaga mengemukakan bahwa dalam perspektif demokrasi, relai siaran adalah hak bukan kewajiban. Karena itu, larangan relai terhadap siaran dari luar negeri harus ada penjelasan lebih lanjut. Menurut dia, pelarangan relai siaran berita ini akan mendapat reaksi keras dari para penyelenggara siaran radio karena saat ini ada sekitar 60 lembaga siaran radio yang melakukan relai siaran radio asing. Candi mengakui, bagaimanapun siaran radio asing pasti mempunyai misi. Radio VOA, misalnya, jelas mempunyai misi menyebarluaskan pandangan Pemerintah Amerika Serikat terhadap berbagai persoalan. Oleh karena itu, ia setuju ada pengaturan, namun bukan dalam bentuk pelarangan. Bagi m(BUR/WIS/LOK) asyarakat pendengar yang terpelajar, kata Candi, siaran relai dapat menjadi direlai, sedangkan siaran yang bersifat insidental bisa dimungkinkan. Sekarang, memilih siaran yang tetap dan insidental itu adalah salah satu masalah yang harus ditentukan bersama dan dicari solusinya,” kata Syamsul Muarif.(rkh)

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/03/utama/pemb01.htm

Createad By rikih(2007-53-003)

http://lupiz-rikihjournalism.blogspot.com

Desember 10, 2009 Posted by | sosial | Tinggalkan komentar